Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

DPRD Kabupaten Sumbawa Lakukan Konsultasi ke Kanwil Kemenkumham NTB Terkait Pemantapan 8 Raperda 2026

Jumat, 07 Agustus 2026 | 06:24 WIB | 0 Views Last Updated 2026-08-07T23:34:20Z


DPRD Kabupaten Sumbawa Lakukan Konsultasi ke Kanwil Kemenkumham NTB Terkait Pemantapan 8 Raperda 2026

SUMBAWA BESAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa resmi mengajukan permohonan fasilitasi kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Kunjungan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026 ini bertujuan untuk melakukan konsultasi intensif terkait pemantapan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan strategis ini tertuang dalam surat resmi DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 400.14.1.4/162/DPRD/2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov.
Pertemuan konsultasi dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi NTB. Agenda ini merupakan langkah krusial dalam tertib administrasi dan harmonisasi hukum, memastikan bahwa delapan Raperda yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Sumbawa telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tepat sasaran bagi masyarakat Sumbawa.
Untuk memaksimalkan jalannya pembahasan, DPRD Kabupaten Sumbawa mengirimkan delegasi resmi yang terdiri dari 12 (dua belas) orang, mencakup anggota dewan dan staf pendamping. Melalui kemitraan dan fasilitasi dari Kanwil Kemenkumham NTB ini, diharapkan proses legislasi daerah dapat berjalan lebih akuntabel, berkualitas, dan membawa dampak positif langsung bagi pembangunan daerah.
Dari Kewenangan Desa hingga Perlindungan Nelayan dan Pangan Lokal
Menindaklanjuti kunjungan konsultasi ke Kanwil Kemenkumham NTB, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa memaparkan detail Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang berasal dari inisiatif dewan untuk Tahun 2026.
Berdasarkan dokumen lampiran resmi nomor 400.14.1.4/162/DPRD/2026, terdapat tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) awal yang menjadi fokus utama pembahasan komisi-komisi di DPRD:
1. Raperda Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Inisiatif Komisi I)
  • Tujuan Utama: Memberikan kepastian hukum dan pedoman resmi bagi pemerintah desa (Pemdes) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
  • Urgensi: Hingga saat ini, Kabupaten Sumbawa belum memiliki peraturan khusus yang mengatur penetapan kewenangan desa tersebut.
  • Landasan Hukum: Aturan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024), yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan kewenangan desa melalui Perda. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemerintahan desa yang efektif, mandiri, akuntabel, serta mengoptimalkan kearifan lokal.
2. Raperda Perlindungan Nelayan Tradisional (Inisiatif Komisi II)
  • Tujuan Utama: Menjadi payung hukum kokoh untuk melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional dan memberikan jaminan kepastian usaha agar mereka bebas dari tekanan pihak modal besar.
  • Fokus Pendukung: Peningkatan kapasitas nelayan, akses pemanfaatan teknologi, serta mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal demi kelestarian ekosistem laut.
  • Landasan Hukum: Disusun berdasarkan amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Raperda Perlindungan dan Pengembangan Pangan Lokal (Inisiatif Komisi II)
  • Tujuan Utama: Menjadi landasan hukum kuat untuk melindungi, mengembangkan, serta mendorong diversifikasi (penganekaragaman) konsumsi pangan berbasis potensi lokal di tengah masyarakat.
  • Dampak Ekonomi: Regulasi ini ditargetkan mampu mendongkrak kesejahteraan para petani lokal sekaligus memajukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan di Kabupaten Sumbawa.
Melalui konsultasi intensif ini, DPRD Kabupaten Sumbawa berkomitmen agar seluruh produk hukum yang dilahirkan pada tahun 2026 memiliki dasar kajian yang matang, tidak berbenturan dengan aturan pusat, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Fokus Pada Konflik Agraria, Lingkungan Hidup, Tata Ruang Kota, dan Pesantren
Rangkaian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, DPRD Kabupaten Sumbawa memaparkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas berikutnya. Dokumen lampiran lanjutan ini merinci usulan strategis dari Komisi III dan Komisi IV yang mencakup tata kelola lahan, lingkungan, infrastruktur, serta sektor keagamaan:
4. Raperda Izin Membuka Tanah Negara (Inisiatif Komisi III)
  • Tujuan Utama: Menghadirkan instrumen pengendalian hukum yang jelas terkait tata cara pemberian izin membuka tanah negara di wilayah Sumbawa Besar.
  • Urgensi: Tingginya dinamika pembangunan dan kebutuhan lahan untuk sektor pertanian, perkebunan, serta permukiman berpotensi memicu konflik. Regulasi ini dirancang untuk mencegah penguasaan lahan secara ilegal (land grabbing) serta meminimalisir konflik agrarian.
  • Dampak Perlindungan: Menjadi langkah awal administrasi penguasaan fisik tanah yang valid, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal atas akses pemanfaatan tanah.
5. Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / RPPLH (Inisiatif Komisi III)
  • Tujuan Utama: Menjadi pedoman utama (master plan) terintegrasi yang wajib diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang di Kabupaten Sumbawa.
  • Fokus Pendukung: Mengarahkan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara terstruktur, terpadu, dan berjangka panjang. Aturan ini menyelaraskan nilai kearifan lokal tau samawa dengan upaya pelestarian alam serta adaptasi perubahan iklim.
6. Raperda Utilitas Jalan (Inisiatif Komisi III)
  • Tujuan Utama: Mengatur perencanaan, perizinan, penempatan, dan pengawasan jaringan utilitas jalan demi mewujudkan tata ruang kota yang rapi, tertib, dan indah.
  • Urgensi: Penempatan jaringan utilitas seperti kabel listrik, serat optik (fiber optic), pipa air minum, dan fasilitas pendukung lainnya di ruang milik jalan kian meningkat namun belum terintegrasi secara terpadu, sehingga mengganggu estetika serta keselamatan pengguna jalan.
  • Dampak Infrastruktur: Mencegah terjadinya kerusakan infrastruktur jalan akibat pembongkaran yang berulang-ulang oleh para penyelenggara utilitas.
7. Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Inisiatif Komisi IV)
  • Tujuan Utama: Memberikan payung hukum (legal standing) bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara resmi bagi fasilitas pesantren tanpa melanggar aturan keuangan negara.
  • Landasan Hukum: Penyelarasan dengan regulasi pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang memberikan mandat bagi Pemerintah Daerah untuk ikut serta memfasilitasi pesantren.
Fokus Pengendalian Penyakit Menular dan Fenomena Sosial
Melengkapi rangkaian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, DPRD Kabupaten Sumbawa memaparkan detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kedelapan atau yang terakhir dalam draf usulan inisiatif dewan. Regulasi pamungkas yang diinisiasi oleh Komisi IV ini berfokus pada sektor kesehatan publik dan ketahanan sosial masyarakat:
8. Raperda Pengendalian Penyakit Menular (HIV/AIDS, LGBT, Kusta, DBD, Malaria, dan TBC) (Inisiatif Komisi IV)
  • Faktor Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Daerah): Penyakit seperti TBC dan kusta membutuhkan strategi penemuan kasus aktif (active case finding) serta pengawasan minum obat (PMO) yang ketat guna mencegah resistensi obat. Sementara untuk DBD dan malaria, letak geografis Sumbawa berpotensi menjadikannya endemik, sehingga diperlukan regulasi untuk mengikat partisipasi masyarakat, lintas sektor, dan kesiapan penganggaran darurat saat terjadi lonjakan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
  • Faktor Perilaku Berisiko dan Ketahanan Sosial (HIV/AIDS dan LGBT): Guna mencegah penularan HIV/AIDS, Perda ini mengamanatkan regulasi skrining wajib bagi kelompok berisiko, pengawasan tempat hiburan atau lokalisasi terselubung, serta jaminan ketersediaan obat antiretroviral (ARV). Regulasi ini juga menyoroti penanganan fenomena kelompok LSL (lelaki seks dengan lelaki) sebagai kluster pemicu cepat penularan HIV/AIDS. Dari aspek sosiologis-kultural, aturan ini didasarkan pada masyarakat Sumbawa yang memegang teguh falsafah "adat berinti ko syara', syara' berinti ko kitabullah", sehingga diperlukan basis regulasi tindakan preventif, edukasi, dan rehabilitasi perilaku yang dianggap tidak sesuai norma lokal.
  • Penguatan Sistem dan Anggaran Multi-Sektor: Selama ini, penanganan penyakit menular sering kali bersifat parsial (hanya bertumpu pada Dinas Kesehatan). Perda ini mendesak dibentuknya penanganan terpadu yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, hingga Pemdes, sekaligus menjamin keberlanjutan anggaran daerah agar tidak hanya bergantung pada dana stimulan pusat atau hibah internasional.
Dengan dipaparkannya Raperda kedelapan ini, seluruh daftar usulan program legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa untuk agenda konsultasi bersama Kanwil Kemenkumham NTB telah terdokumentasi secara lengkap dan utuh.

Laporan Staf Khusus Ketua DPRD Sumbawa - Joni Irawan

Trending Now

×
Berita Terbaru Update