Arsip foto - Operator alat berat melakukan normalisasi sungai yang rusak akibat banjir bandang di akhir November 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/1/2026). ANTARA/Muhammad Zulfikar/aa.
LIPUTAN INDONESIA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.
"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum
telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur
di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai
(BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.
Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada
rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan
sejumlah titik kritis pengendali banjir.
Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan
tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di
sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.
Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan
anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya
bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan
persoalan lahan.
"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat
prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap
dia.
Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang
memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.
Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan
pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari
penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi,
pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai
langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.
"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh
penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.
Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut
menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan
berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.